Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KESIGAPAN Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli). Seusai intruksi Presiden Jokowi, Kapolri bergerak cepat.
"Tapi bolehlah kita berharap bahwa atensi dari pejabat selevel Presiden tidak hanya terarah ke satu kotamadya. Apalagi tidak sulit untuk melihat betapa premanisme dan pungli berlangsung di mana-mana dengan skala yang berbeda," ungkap pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Ariel, dalam percakapan melalaui whatsapp, Jumat (11/6).
Reza teringat pada Jenderal Sutanto. Beberapa bulan setelah dilantik sebagai Kapolri, Jendral Sutanto yang dikenal sebagai polisi antijudi dan antipreman langsung melakukan pembersihan terhadap kantong-kantong preman. Tidak hanya di satu dua daerah tingkat dua, tapi di banyak tempat se-Indonesia.
"Wakapolri Syafruddin juga pernah katakan bahwa membersihkan street crime itu gampang. Tapi faktanya, memang tidak mudah menyapu bersih premanisme dan palakisme sebagai street crime," ungkap mantan staf ahli kapolri ini.
Kesulitan itu, jelas dia, tampaknya dikarenakan premanisme tidak lagi aksi jahat individu per individu. Tapi boleh jadi sudah menyerupai atau bahkan menjelma sebagai kejahatan terorganisasi. Dengan pemikiran seperti itu, maka penting ditelusuri adakah eksekutornya, adakah bosnya, bahkan mungkin adakah pelindungnya yang bekerja sebagai oknum aparat.
"Konsekuensinya, tidak cukup reskrim yang bekerja di lapangan. Unit intel juga perlu memperluas endusannya. Bahkan unit internal pun patut mengecek ada tidaknya personel yang nakal di balik premanisme itu," jelas dia.
Hari ini, menurut Reza, Kapolri sudah bekerja cepat. Sekali lagi, itu bagus. Tapi itu tidak cukup. Efek gentar sekaligus efek jera baru muncul kalau unsur keajegan juga terealisasi. Jadi, kecepatan dalam menindak premanisme dan palakisme harus dijaga konsistensinya.
"Tidak hanya di Jakarta Utara. Tidak hanya kali ini. Dan, tentu saja, tidak hanya berdasarkan telepon presiden," ujar Reza.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi bertemu sejumlah sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan yang mereka alami, terutama soal pungli. Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer mengungkapkan bahwa tindakan premanisme sudah berjalan selama bertahun-tahun, tanpa ada penyelesaian dari aparat keamanan. Dia dan banyak rekan pengemudi lainnya seringkali ditodong dan dipalak oleh bandit setempat.
"Ketika macet di daerah pelabuhan, kami sering jadi korban kejahatan. Preman datang ada yang mengambil handphone, sparepart kontainer, seperti ban dan aki," kisah Agung. Saat insiden itu terjadi, pengemudi sopir lain tidak berani membantu, lantaran preman kerap membawa senjata tajam.
"Semua takut. Kalau membantu, preman-preman itu bisa menyerang. Itu memprihatinkan sekali, Pak," kata dia mengadu ke Presiden Jokowi.
Jokowi langsung menelpon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah mendengar keluhan tersebut. "Ini, saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Depo Fortune, NPCT 1, kemudian di Dwipa. Kedua, kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman. Keluhan ini tolong diselesaikan," perintah Jokowi kepada Listyo. (OL-13)
Baca Juga: Sopir Lapor Jokowi, Polisi Bekuk 7 Pemalak di Priok
Kapolri menegaskan jika demonstrasi melenceng dari aturan, maka aparat berwenang mengambil langkah tegas.
Kapolri menjelaskan, pihaknya melihat aksi unjukrasa yang terjadi beberapa waktu ini, di beberapa wilayah cenderung tidak sesuai dengan aturan.
Kapolri, Panglima TNI dan menteri-menteri terkait diminta untuk melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
Listyo dianggap gagal mengubah watak represif Polri selama memimpin institusi tersebut.
Polri harus menerapkan pendekatan humanis dalam menangani aksi massa agar tak ada lagi kejadian serupa yang memakan korban jiwa.
Koalisi Masyarakat Sipil dan massa aksi yang menggelar demonstrasi di beberapa daerah, mengeluarkan 12 sikap atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved